APDForum.com adalah versi online dari Asia-Pacific Defense Forum, yaitu sebuah jurnal militer profesional yang diterbitkan setiap kuartal oleh Komandan dari Komando Pasifik Amerika Serikat. APDForum.com menampilkan berita dan analisis mengenai Cina, India, Filipina, Vietnam, Jepang, kedua negara Korea, dan negara-negara Pasifik lainnya oleh para koresponden profesional. APDForum.com dan The Asia-Pacific Defense Forum menyediakan sebuah forum internasional bagi personel militer di wilayah-wilayah Asia dan Pasifik.

Jepang siap membuka ekspor senjata militer

2012-03-27
Oleh Sandra Katzman
Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, kiri, berdiri di samping Menteri Pertahanan Yasuo Ichikawa, saat meninjau tentara Pasukan Bela Diri Jepang dalam acara tinjauan tahunan di Pangkalan Udara Hyakuri di Omitama, Jepang bagian utara, pada 16 Oktober 2011. Pemerintah Jepang memperlunak pelarangan ekspor senjata yang telah berjalan selama beberapa dasawarsa. [Reuters/Kyodo]

Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, kiri, berdiri di samping Menteri Pertahanan Yasuo Ichikawa, saat meninjau tentara Pasukan Bela Diri Jepang dalam acara tinjauan tahunan di Pangkalan Udara Hyakuri di Omitama, Jepang bagian utara, pada 16 Oktober 2011. Pemerintah Jepang memperlunak pelarangan ekspor senjata yang telah berjalan selama beberapa dasawarsa. [Reuters/Kyodo]

Peluang ekonomi bagi Jepang telah meruntuhkan larangan ekspor persenjataan militer yang telah diterapkan oleh negara itu sendiri selama empat dasawarsa.

Setelah menandatangani kontrak dengan Perusahaan Lockheed-Martin pada bulan Desember, Jepang sepakat untuk membuka ekspor komponen pesawat tempur baru. Proyek 20 tahun itu akan melibatkan perusahaan alat berat Mitsubishi Heavy Industries Ltd., perusahaan mesin alat transportasi IHI Corp., dan perusahaan listrik Mitsubishi Electric Corp.

Pelarangan tersebut dikenal sebagai “Tiga Prinsip Ekspor Senjata” yang dijalankan oleh negara cinta damai tersebut. Selama Perang Dingin, Jepang berusaha menahan diri sementara memperbaiki kekuatan industri.

“Dengan standar yang baru, Jepang akan dapat mengangkut peralatan militer untuk misi perdamaian dan kerja sama internasional,” Menteri Luar Negeri Koichiro Gemba mengatakan pada wartawan saat mengumumkan kontrak. “Ini artinya Jepang akan mampu berpartisipasi dalam kerja sama damai internasional dan mengatasi tantangan global seperti terorisme dan perompakan dengan lebih pro-aktif dan efektif.”

Jepang secara rutin akan mengembangkan dan memproduksi senjata dengan bekerja sama dengan AS, Australia, dan negara-negara Eropa, serta mengekspor perlengkapan militer untuk kepentingan perdamaian dan kemanusiaan seperti operasi pemelihara perdamaian PBB.

Tercatat sebuah pengecualian selama 40 tahun menahan diri, yaitu saat Jepang memberikan kapal-kapal patroli kepada Indonesia untuk operasi anti perompakan. Pengecualian lebih sering dilakukan untuk pertahanan misil dan operasi kerja sama khusus dengan AS yang lainnya.

Tapi tidak ada pengecualian untuk perlengkapan Pasukan Bela Diri Jepang. Mesin-mesin berat seperti buldoser yang dibawa oleh Pasukan Bela Diri Jepang ke negara-negara lain termasuk Filipina harus dikembalikan meskipun biaya angkutnya tinggi.

Panduan Program Pertahanan Nasional yang diadopsi tahun 2010 mengenali beberapa perubahan besar pada situasi internasional. Dua hal yang berhubungan dengan kebijakan baru tentang ekspor senjata yang dimulai pada Desember 2011 adalah kasus-kasus kontribusi upaya perdamaian dan kerja sama internasional serta kasus kerja sama pengembangan dan produksi internasional yang berkontribusi bagi keamanan Jepang. Sebelum 2012, pemerintah memberikan pengecualian bagi kasus-kasus tertentu. Contohnya program kerja sama pengembangan SM-3 Block IIA oleh Jepang-AS, sebuah pengalih misil yang dijual ke Eropa. Kebijakan yang baru menangani masalah seperti ini secara menyeluruh.

Para pejabat: Bukan ‘memperlunak,’ tapi ‘memperjelas’

Seorang pejabat resmi pemerintah Jepang mengoreksi pemberitaan bahwa Jepang memperlunak kebijakan ekspor senjata.

“Pertama, kami tidak mengatakan bahwa kami ‘memperlunak’ ekspor senjata tapi sebenarnya hanya memperjelas panduan untuk transfer ke luar negeri dengan mengacu pada dua area utama yang sudah pernah kami tangani sebagai pengecualian. Sebelum mengadopsi panduan yang baru, pemerintah Jepang terlibat dalam koordinasi secara intensif dan diskusi politik. Saya yakin bahwa ada dukungan politik yang kuat terhadap panduan baru ini dari partai yang sedang berkuasa. Saya juga ingin menambahkan bahwa Partai Demokrat Liberal, sebelum pengadopsian Panduan Program Pertahanan Nasional, telah memberikan rekomendasi, termasuk peninjauan ‘Tiga Prinsip,’ yang sejauh ini cukup konsisten dengan panduan yang baru,” ungkap sang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Ekspor senjata dari Jepang akan tetap terlarang untuk negara-negara komunis. Namun, definisi dari “negara komunis” mungkin bermasalah.

“Nyatanya, tidak ada daftar resmi nama-nama negara komunis,” ungkap pejabat tersebut. “Kami telah berusaha menjelaskan, contohnya, dalam keputusan Pengetatan bahwa untuk kepentingan ‘Tiga Prinsip,’ penentuan apakah sebuah negara termasuk negara komunis atau tidak harus ditentukan berdasarkan kasus per kasus.”

Saat mengumumkan keputusan pada 27 Desember itu, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Osamu Fujimura mengatakan, “Tiga prinsip embargo senjata, berdasarkan posisi fundamental Jepang sebagai negara yang cinta damai, adalah peraturan untuk menghindari konflik internasional dan kami akan tetap berhati-hati menangani ekspor senjata.”

Reaksi yang positif

Koran harian Jepang terkemuka, Yomiuri Shinbun pada 28 Desember 2011, memuji keputusan untuk “sebuah kebijakan industri pertahanan yang murni” sebagai imbas dari perubahan keseimbangan politik di dalam parlemen.

“Anggaran pertahanan telah dipotong selama 10 tahun berturut-turut, dan beberapa perusahaan yang terkait dengan pertahanan satu per satu telah mengundurkan diri dari industri tersebut,” demikian tajuk rencana yang tidak bertanda tangan itu menyebutkan.

“Bertahan dengan kebijakan sebelumnya akan menghapus basis teknologi dan produksi pertahanan domestik dalam jangka pendek dan panjang, yang akan mengancam keamanan nasional Jepang.

“Pemerintah perlu dengan tepat menanggapi perubahan situasi internasional, seperti ekspansi militer Cina.

“Penetapan kriteria ekspor yang baru membuka kesempatan emas bagi kementerian Luar Negeri dan Pertahanan untuk bekerja sama…”

Latar belakang industri

Sikap yang baru ini akan memicu kegiatan kerja sama yang lebih nyaman dalam lingkup pembangunan kapasitas dan kerja sama yang lebih erat antar industri bidang teknologi termasuk pemanfaatan ganda lebih dari sekedar teknologi senjata itu sendiri.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sesuai dengan penjabarannya sendiri mengendalikan ekspor “senjata” Jepang, berdasarkan Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri. Ekspor “senjata” dan perlengkapan produksi senjata memerlukan lisensi ekspor ke semua tujuan sebab “transaksi seperti ini dapat menghalangi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”

Kabinet mengangkat Tiga Prinsip pada tahun 1967 dari kementerian ke kewenangan parlemen. Prinsip-prinsip ekspor senjata ini [jangan rancu dengan tiga prinsip non-nuklir Jepang] berawal dari kategori pelarangan ekspor senjata ke:

• negara-negara komunis

• negara-negara yang terkena resolusi atau embargo senjata PBB

• negara-negara yang terlibat perselisihan bersenjata atau dalam proses hendak memulai perselisihan bersenjata

Pada Era Perang Dingin tahun 1976, Kabinet memperluas larangan ekspor ke semua negara. Pengecualian dilakukan untuk kasus-kasus tertentu. Prinsip-prinsip itu tetap merupakan pernyataan parlemen, tidak pernah menjadi undang-undang.

 

Beri Peringkat Artikel ini

Peringkat Saat Ini: 3.1 / 5 (278 suara)
 
 
Kirim Komentar

Kebijakan Komentar APD Forum

* menunjukkan bidang yang wajib diisi




1500 karakter tersisa (1500 jumlah karakter maksimum)

Button

Komentar Pembaca

 

金牛 tentang 23/09/2012 di 07:23PM

Serigala tetaplah serigala dan tidak akan pernah berubah menjadi seekor anjing setelah dipukuli, yang menunjukkan ambisi liar.

占国平 tentang 14/09/2012 di 09:18AM

Para ahli strategi dan ilmuwan manapun akan memahami bahwa saatnya akan tiba, cepat atau lambat. Perubahan Jepang menuju apa yang disebut sebagai “negara normal” adalah cara yang progresif yang akan mengangkat sebuah pertanyaan nyata yaitu bagaimana menghadapi Jepang yang sedang berada dalam jalur menuju kondisi normal. Jepang telah berada dalam kondisi normal dan Jepang, yang percaya bahwa mereka berada dalam kondisi normal, tapi tidak diakui oleh negara-negara lain.

tonywang tentang 05/06/2012 di 10:59AM

Kalian bebas melakukan itu. Jika ingin melakukannya, lakukan saja. Warga Cina yang hebat tidak menyukai keberadaan kalian.

左岸 tentang 02/06/2012 di 07:33AM

Setiap pakar dan ahli strategi harus memahami bahwa saat itu akan tiba, cepat atau lambat. Jepang secara progresif sedang dalam transisi menjadi sebuah “negara normal.” Kita dapat mengajukan topik yang realistis: bagaimana cara menghadapi Jepang-yang-beranjak-normal. Jepang yang normal, dan Jepang yang menganggap diri mereka sendiri normal, tapi tidak dianggap demikian oleh dunia.