APDForum.com adalah versi online dari Asia-Pacific Defense Forum, yaitu sebuah jurnal militer profesional yang diterbitkan setiap kuartal oleh Komandan dari Komando Pasifik Amerika Serikat. APDForum.com menampilkan berita dan analisis mengenai Cina, India, Filipina, Vietnam, Jepang, kedua negara Korea, dan negara-negara Pasifik lainnya oleh para koresponden profesional. APDForum.com dan The Asia-Pacific Defense Forum menyediakan sebuah forum internasional bagi personel militer di wilayah-wilayah Asia dan Pasifik.

ASEAN mengupayakan konsensus, yang meredakan ketegangandengan Cina karena sengketa Laut Cina Selatan

2012-06-15
Analysis by Martin Sieff
Para Menteri Pertahanan dan perwakilan ASEAN
 berpose untuk difoto pada upacara pembukaan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang keenam di Istana Perdamaian, Kantor Dewan
 Kementerian, Phnom Penh pada 29 Mei. Yang ada di gambar, dari kiri,
 Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional Laos
 Douangchay Phichith, Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan Burma Hla Min, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh, Sekretaris Pertahanan Nasional Filipina Voltaire T. Gazmin, dan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen. [Reuters]

Para Menteri Pertahanan dan perwakilan ASEAN berpose untuk difoto pada upacara pembukaan pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN yang keenam di Istana Perdamaian, Kantor Dewan Kementerian, Phnom Penh pada 29 Mei. Yang ada di gambar, dari kiri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional Laos Douangchay Phichith, Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan Burma Hla Min, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh, Sekretaris Pertahanan Nasional Filipina Voltaire T. Gazmin, dan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen. [Reuters]

Kesepuluh negara anggota ASEAN menghasilkan kerangka Pedoman Perilaku yang diharapkan dapat mengatasi perselisihan wilayah di Laut Cina Selatan.

Namun kerangka tersebut tampaknya tidak sesuai dengan harapan Filipina dan Vietnam, dua anggota ASEAN yang terlibat dalam kontroversi dengan Cina mengenai kepemilikan dan pengendalian kepulauan kecil dan beting di wilayah itu.

Para menteri pertahanan dari Filipina, Vietnam, Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand berkumpul dari tanggal 28 hingga 30 Mei untuk menghadiri Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN [PMPA] yang keenam di ibukota Kamboja Phnom Penh.

Menteri Pertahanan Cina Liang Guanglie juga melakukan kunjungan selama empat hari [27 hingga 30 Mei] dan menandatangani bantuan militer baru sebesar 20 juta dolar bagi Kamboja beserta Menteri Pertahanan Tea Banh. Pada 29 Mei, Liang melakukan pertemuan konsultatif yang pendek dengan para menteri pertahanan ASEAN untuk “menjelaskan posisi Cina dalam isu Laut Cina Selatan,” menurut kantor berita resmi Cina Xinhua.

“Cina tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional, tidak pernah mengubah pilihannya untuk mencapai perdamaian dan pembangunan, tidak pernah mundur dari upaya untuk mempromosikan kerja sama regional, tidak pernah membatalkan upaya untuk menghasilkan resolusi damai atas perselisihan, dan tidak pernah menyerah dalam keteguhannya untuk menjaga kedaulatan nasionalnya,” ungkap Liang kepada rekan-rekannya dari negara-negara ASEAN.

Para pejabat ASEAN juga bertemu di ibu kota Kamboja Phnom Penh untuk menyelesaikan pekerjaan mereka merancang apa yang disebut oleh pejabat senior Kamboja kepada Xinhua sebagai “merancang elemen inti untuk pembuatan Pedoman Perilaku [PP] di Laut Cina Selatan,” demikian penjelasan Xinhua.

Cina berupaya membina hubungan baik

Beijing memberikan sinyal bahwa mereka ingin memelihara hubungan baik dengan negara-negara ASEAN, yang jika jumlahnya digabungkan melebihi 500 juta penduduk. Tapi pada saat yang sama, Beijing menyatakan dengan tegas bahwa mereka bertekad untuk terus memperjuangkan apa yang mereka anggap sebagai hak-hak tradisional atas wilayah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan.

Beijing juga mengulang kembali tuntutannya dua bulan yang lalu agar kapal-kapal Filipina keluar dari perairan di sekitar Pulau Huangyan, yang disebut Filipina sebagai Beting Scarborough.

““Posisi Cina dalam menjaga kedaulatan wilayahnya tidak berubah,” juru bicara Kementerian Luar Negeri Liu Weimin menyatakan pada konferensi pers harian di ibukota Cina, menurut laporan China Daily.

Pedoman Perilaku yang baru akan disajikan dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN pada bulan Juli. Para pejabat berharap pedoman akan diadopsi.

Ketegangan meningkat tinggi di bulan April, membakar sentimen nasionalis baik di Filipina maupun di Cina, setelah kekuatan maritim Filipina mengusir kapal-kapal nelayan Cina dan para awaknya yang beroperasi di wilayah sengketa Pulau Huangyan/Beting Scarborough.

Soeung Rathchavy, menteri luar negeri di Kementerian Luar Negeri Kamboja dan veteran wakil sekretaris jenderal ASEAN, menjadi tuan rumah pertemuan organisasi itu dan kemudian menjelaskan kesimpulan pertemuan tentang Pedoman Perilaku itu sebagai hasil yang positif.

“Kami, para pejabat senior ASEAN, menekankan komitmen kerja sama kami untuk menerapkan Deklarasi Perilaku Peserta [DPP] di Laut Cina Selatan,” ungkapnya saat temu singkat wartawan, menurut laporan Xinhua.

Hasilnya mungkin mengecewakan Filipina, Vietnam

Namun, beberapa analis telah menggambarkan hasil PMPA dan Pedoman Perilaku sebagai hasil yang mengecewakan. “Jelas terlihat bahwa negara-negara anggota yang paling merasa tidak aman karena Cina—Filipina dan Vietnam—berharap setidaknya ada solidaritas ASEAN dalam menangani sengketa wilayah dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Mereka tidak mendapatkannya,” tulis Trefor Moss di The Diplomat pada 30 Mei.

Moss berpendapat bahwa konsensus ASEAN merupakan kelanjutan langsung dari pendekatan yang berhati-hati terhadap sengketa, yang telah diadopsi oleh organisasi tersebut sejak setahun lalu.

“Proposal dari Filipina pada 2011 untuk menciptakan ‘Zona Perdamaian, Kebebasan, Persahabatan, dan Kerja Sama’ ASEAN-Cina di Laut Cina Selatan ditanggapi dengan dingin oleh negara-negara ASEAN lainnya dan hanya Vietnam yang menunjukkan dukungan nyata. Kebanyakan justru mendukung pendekatan bilateral untuk berhadapan dengan Cina: dengan kata lain, mereka tidak ingin terlibat,” tulisnya.

Namun, Menteri Luar Negeri Kamboja Soeung Rathchavy mengatakan pada wartawan bahwa Pedoman Perilaku akan terbukti penting untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan dan untuk mempercepat peningkatan persahabatan dan kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN dan Cina.

Meskipun Vietnam dan Filipina berseteru dengan Cina mengenai kepemilikan wilayah yang kaya minyak dan gas di Laut Cina Selatan, dua negara anggota ASEAN lainnya, Brunei yang letaknya di pulau Kalimantan, dan Malaysia, juga mengajukan klaim teritorial atas wilayah itu, demikian menurut Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong.

Selama satu dasawarsa terakhir, dokumen panduan ASEAN untuk sengketa terkini dan potensial di wilayah Laut Cina Selatan adalah Deklarasi Perilaku Peserta di Laut Cina Selatan, yang diadopsi tahun 2002 pada sebuah pertemuan antara para menteri luar negeri ASEAN dan Cina.

Namun, pada Juli 2011, para menteri luar negeri ASEAN menyadari kebutuhan untuk mengganti deklarasi tahun 2002 itu dengan kebijakan yang lebih relevan. Mereka mengeluarkan panduan baru untuk mempersiapkan cikal bakal kerangka Pedoman Perilaku yang baru.

Negara-negara ASEAN tetap memelihara hubungan baik dengan AS

Dari semua negara anggota ASEAN, Thailand, Filipina, dan Indonesia adalah sekutu lama AS. Singapura menikmati hubungan dekat baik dengan Amerika Serikat maupun Cina. Laos dan Myanmar secara tradisional dekat dengan Cina. Brunei dan Malaysia memiliki hubungan baik namun tidak dekat dengan Amerika Serikat dan Cina. Hubungan antara Vitenam dan Kamboja dengan Amerika Serikat telah semakin luas dalam beberapa tahun terakhir.

Pertemuan Phnom Penh dilakukan setelah pembicaraan tiga hari di ibukota Filipina yaitu Manila dari 20 hingga 22 Mei antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN dengan melibatkan para pejabat senior dari semua negara peserta. Pembicaraan meliputi penguatan ikatan keamanan, perubahan iklim, serta perdagangan dan investasi. Delegasi Amerika dan ASEAN juga berusaha “meninjau ulang unsur-unsur dalam kerja sama AS-ASEAN,” demikian pernyataan kedutaan besar AS di Manila.

Pertemuan Manila juga merupakan rapat persiapan untuk sebuah KTT yang telah dijadwalkan antara AS dan para pemimpin ASEAN yang akan diadakan pada bulan November.

Dalam sebuah tulisan di koran Singapura New Straits Times yang berpengaruh pada 30 Mei, Chandra Muzaffar, ketua dewan pengawas Yayasan 1Malaysia, mengusulkan untuk membentuk “Forum ASEAN-Cina, yang akan berfungsi sebagai landasan bagi diskusi dan negosiasi yang berkelanjutan tentang sengketa Beting/Huangyan dan konflik terkait lainnya di Laut Cina Selatan.”

“Karena terdapat empat negara ASEAN yang terlibat, maka masuk akal jika organisasi regional membahas bermacam-macam perselisihan atas kedaulatan yang menyangkut Cina secara bersama-sama,” tulis Muzaffar. “Cina dan ASEAN, yang ikatan ekonominya telah berkembang sangat pesat dan luas dalam satu dasawarsa terakhir, seharusnya meningkatkan hubungan melalui sebuah forum yang akan membahas salah satu isu penting yang dapat merusak hubungan mereka.”

 

Beri Peringkat Artikel ini

Peringkat Saat Ini: 3.4 / 5 (468 suara)
 
 
Kirim Komentar

Kebijakan Komentar APD Forum

* menunjukkan bidang yang wajib diisi




1500 karakter tersisa (1500 jumlah karakter maksimum)

Button

Komentar Pembaca

 

วีรชัย สร้อยสะคำ tentang 06/09/2012 di 12:17AM

Ini terlalu lama.

budi d. tentang 16/06/2012 di 01:41PM

sebagai makluk hiudup manusia di atas bumi ini selama masi bisa mencapai kebersamaan buat apa harus berperang.