APDForum.com adalah versi online dari Asia-Pacific Defense Forum, yaitu sebuah jurnal militer profesional yang diterbitkan setiap kuartal oleh Komandan dari Komando Pasifik Amerika Serikat. APDForum.com menampilkan berita dan analisis mengenai Cina, India, Filipina, Vietnam, Jepang, kedua negara Korea, dan negara-negara Pasifik lainnya oleh para koresponden profesional. APDForum.com dan The Asia-Pacific Defense Forum menyediakan sebuah forum internasional bagi personel militer di wilayah-wilayah Asia dan Pasifik.

Pertikaian Senkaku/Diaoyutai menarik perhatian internasional

2013-02-27
Oleh Jerry Bonkowski
Protes Jepang: Kaum Nasionalis di Tokyo membawa plakat dan bendera dalam sebuah demonstrasi bulan September 2012 lalu mengenai Kepulauan Senkaku, yang dikenal dengan nama Kepulauan Diaoyutai di Cina. [AFP]

Protes Jepang: Kaum Nasionalis di Tokyo membawa plakat dan bendera dalam sebuah demonstrasi bulan September 2012 lalu mengenai Kepulauan Senkaku, yang dikenal dengan nama Kepulauan Diaoyutai di Cina. [AFP]

Para analis Asia Pasifik menghimbau Cina dan Jepang untuk meredam aksi dan retorika provokatif yang dilakukan baru-baru ini dalam perebutan kedaulatan yang memanas atas kepulauan Senkaku/Diaoyutai di Laut Cina Timur

Ketegangan militer telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir antara kedua negara tersebut, yang sama-sama mengklaim kedaulatan teritorial atas serangkaian pulau yang tidak berpenghuni tersebut. Taiwan juga mengklaim yurisdiksi atas yang disebutnya sebagai Kepulauan Diaoyutai, tetapi sejauh ini menghindari keterlibatan dalam kebuntuan militer antara kedua tetangganya itu.

Jepang sudah melakukan pengawasan terhadap Kepulauan Senkaku - lima pulau dan tiga pulau karang - sejak tahun 1971, ketika Amerika Serikat melepaskan kedaulatannya dibawah Persetujuan Pengembalian Okinawa. Dahulu Amerika Serikat memegang wewenang administratif dan menguasai kepulauan tersebut sebagai bagian dari Perjanjian Perdamaian San Fransisco yang menetapkan pemerintahan transisi pada akhir Perang Dunia II.

Meskipun telah disanggah oleh Cina, perambahan negara tersebut di kepulauan tersebut kemungkinan merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk memperluas perbatasan maritimnya dan penguasaan atas Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Yang juga dipertaruhkan adalah rencana jelas Cina pada sumber daya hidrokarbon, mineral dan perikanan di keseluruhan wilayah tersebut.

Yoshiji Nogami, direktur Institut Hubungan Internasional Jepang, menulis bahwa klaim Cina atas kepulauan tersebut tidak berdasar.

Protes balasan Cina: Para demonstran meneriakkan slogan di Wenzhou, Cina, memprotes "nasionalisasi" Jepang atas Kepulauan Diaoyutai, yang dikenal sebagai Kepulauan Senkaku di Jepang, pada hari yang sama dengan unjuk rasa di Jepang.  [AFP]

Protes balasan Cina: Para demonstran meneriakkan slogan di Wenzhou, Cina, memprotes "nasionalisasi" Jepang atas Kepulauan Diaoyutai, yang dikenal sebagai Kepulauan Senkaku di Jepang, pada hari yang sama dengan unjuk rasa di Jepang. [AFP]

"Baik sejarah maupun hukum internasional dengan jelas menetapkan Kepulauan Senkaku sebagai bagian wilayah Jepang yang tak terpisahkan," tulis Nogami dalam artikel pada tanggal 19 Februari dalam Boston Globe. "Pernyataan keras Cina bahwa kepulauan tersebut merupakan bagian dari wilayahnya tidak memiliki konsistensi maupun dasar hukum."

Karena kepulauan tersebut secara geografis lebih dekat dengan Okinawa, Jepang mengklaim bahwa ia yang berhak menguasainya. Selain itu, Jepang telah menjadi yang terdepan dalam mempertahankan agar Kepulauan Senkaku tetap tidak dihuni, menolak usaha-usaha untuk membangunnya secara komersial.

"[Pada saat hak kekuasaan berpindah tangan dari A.S. ke Jepang pada tahun 19710] kepulauan Senkaku diakui sebagai bagian dari Okinawa dan tidak pernah dianggap sebagai wilayah yang harus dikembalikan ke Cina," kata Nogami.

Walaupun Cina juga mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu - menyebut kepulauan tersebut sebagai Kepulauan Diaoyutai dan bukan Senkaku - Cina melakukan pendekatan tidak campur tangan sampai dengan musim semi tahun 2012 ketika Shintaro Ishihara yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Tokyo berusaha untuk membeli beberapa dari pulau tersebut dan memulai pembangunan komersial.

Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda dengan cepat bertindak, secara resmi membeli pulau-pulau tersebut dengan menggunakan dana pemerintah, yang secara efektif menghalangi rencana Ishihara sekaligus mempertahankan kebijakan pemerintah Jepang yang sudah ada untuk tidak melakukan pembangunan.

Namun ketika itu terjadi, Cina juga menghidupkan kembali klaim kepemilikannya atas kepulauan tersebut, dan konflik terus berkembang sejak saat itu.

"Jepang belum pernah dan tidak akan melakukan tindakan provokatif," tulis Nogami. "Di sisi lain, dikirimnya kapal-kapal dan pesawat oleh Cina ke wilayah dekat Kepulauan Senkakuuntuk konfrontasi yang disengaja merupakan aksi provokasi yang berbahaya. Dunia telah lama belajar bahwa menentang status quo teritorial menggunakan kekuatan, bahkan sebagai ekspresi ketidakpuasan merupakan tindakan berbahaya."

Dalam suatu kejadian pada bulan Januari, sebuahpesawat militer Cina, yang kemungkinan berfungsi sebagai semacam umpan, menyebabkan pesawat tempur Jepang terbang menghadangnya.

Pesawat-pesawat tempur Cina juga langsung bergabung, yang memancing Jepang untuk memperingatkan bahwa pihaknya akan melakukan tembakan peringataan jika pesawat-pesawat Cina tidak mundur

Lima analis, lima sudut pandang berbeda

Dalam acara “Sudut Pandang: Seberapa serius ketegangan China-Jepang?” yang belum lama ini disiarkan di BBC.co.uk, beberapa analis menyampaikan pendapat mereka mengenai konflik yang berkelanjutan itu.

• Christopher Hughes, profesor Ilmu Politik Internasional dan Kajian Jepang di University of Warwick di Inggris dan yang sebelumnya pernah mengajar di Hiroshima University, Tokyo University dan International Institute for Strategic Studies (Institut Internasional untuk Kajian Strategis):

"Situasi ini memang yang paling serius dalam hubungan Cina-Jepang di masa pasca-perang kalau dilihat dari sisi konflik militer," kata Hughes. "Kedua pihak telah mengalami kemerosotan dalam hubungan bilateral sebelumnya dan biasanya menemukan cara untuk menyelesaikan atau bahkan menghentikan perselisihan. Selain itu, sebelumnya tidak pernah ada risiko konflik bersenjata yang nyata."

• Victor Gao, direktur China National Association of International Studies (Asosiasi Nasional Cina untuk Kajian Internasional):

"Keberadaan politik pasca-Perang Dunia II Jepang akan tertantang jika ia berani mengabaikan Deklarasi Kairo [tahun 1943, yang menyatakan bahwa Jepang akan dilucuti dari semua wilayah yang diambil dari China] dan Deklarasi Potsdam [tahun 1945 yang mengatakan 'kedaulatan Jepang harus dibatasi pada pulau-pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku dan pulau-pulau kecil lain yang telah kita tentukan '], dan tantangan pasca-Perang Dunia II tatanan keamanan internasional. "

Dapat diargumentasikan bahwa kalau dilihat dari waktu penetapannya saja, Perjanjian Perdamaian San Fransisco tahun 1951 menggantikan deklarasi Kairo dan Potsdam - sesuatu yang diabaikan oleh Cina. Namun demikian, Gao mencatat bahwa konsekuensi yang sangat buruk merupakan kemungkinan yang nyata, terutama jika Jepang meminta bantuan militer dari Amerika Serikat.

“Sebagai tiga kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang tidak akan diuntungkan dan akan kehilangan sangat banyak dalam konflik bersenjata semacam itu, dan dunia secara keseluruhan akan terkena dampak yang membawa malapetaka.”

• Tetsuo Kotani, seorang Mitra Riset di Japan Institute of International Affairs (Institut Hubungan Internasional Jepang):

"Situasi di sekitar Kepulauan Senkaku sangat berbahaya," kata Kotani. "secara hukum, tidak ada pertikaian teritorial karena klaim Cina atas Kepulauan itu tidak memiliki konsistensi atau dasar hukum. Inilah mengapa Cina berusaha untuk mengubah status quo teritorial secara paksa.

“Jepang tidak memiliki niat untuk memperparah keadaan dan menahan diri dalam melakukan respon, sementara tetap membuka jalur komunikasi. Tanggung jawab Cina adalah menjelaskan mengapa ia diam soal kepulauan tersebut selama 76 tahun antara 1895 dan 1971. Bahkan ada dokumen dan peta dimana Cina mengakui kepulauan itu sebaga wilayah Jepang”

• Mantan Utusan Amerika Serikat Richard Bush, yang sekarang menjabat sebagai direktur Center for Northeast Asian Policy Studies (Pusat Kajian Kebijakan Asia Timur Laut), Brookings Institution:

“Konflik telah menjadi semakin panas dalam beberapa tahun terakhir karena Cina memperoleh kemampuan kelautan untuk dapat menyatakan klaimnya dan menantang pihak lain," tulis Bush. "Sentimen nasionalis yang semakin besar di semua negara akan memberi tekanan terhadap para pemimpin untuk bertindak tegas dan tidak berkompromi. Kemampuan masing-masing pemerintahan ini untuk melakukan manajemen krisis masih minim. Nasionalisme domestik semakin memperlemah kemampuan tersebut.

"Bentrokan pada tingkat apapun bukan merupakan kepentingan AS., karena hal tersebut memaksa Amerika Serikat untuk memilih antara negara-negara yang diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengannya. Washingtom akan terus menyarankan agar pihak-pihak yang bertikai menahan diri. Akan tetapi Amerika Serikat memiliki kebutuhan dan kesempatan untuk memfasilitasi, melalui diplomasi damai, menurunkan kemungkinan terjadinya bentrokan fisik dan meredakan ketegangan yang ada.

• Lye Liang Fook, asisten direktur East Asian Institute (Institut Asia Timur) di National University of Singapore, menyatakan bahwa sikap Cina meresahkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN] :

"Di samping pergulatan mereka di udara dan laut di dekat dan di atas kepulauan tersebut, Cina tampaknya telah menaikkan tekanan ekonomis terhadap Jepang," tulis Fook. "Barang impor dari Jepang telah berkurang dan bisnis Jepang, terutama para pembuat mobil, melihat penjualan mereka di Cina telah menurun.

“Ketakutan negara-negara ASEAN adalah bahwa Beijing tidak akan segan-segan memanfaatkan ketergantungan ekonomi mereka terhadap Cina untuk memaksa mereka untuk tunduk dalam persoalan yang dianggap Beijing sebagai kepentingan nasionalnya."

'Satu kesalahan saja' akan membawa bencana

Dalam komentarnya belum lama ini di NationalInterest.org, Jeffrey Hornung, profesor kemitraan di Asia-Pacific Center for Security Studies (Pusat Kajian Keamanan Asia Pasifik) di Hawaii dan seorang mitra tambahan di Office of the Japan Chair (Kantor Forum Jepang) di Center for Strategic and International Studies (Pusat Kajian Strategis dan Internasional) di Washington D.C., menyatakan bahwa kedua belah pihak jangan sampai membuat kesalahan dalam situasi yang sedemikian tegangnya.

“Ketika Cina semakin berani dan lebih provokatif, Jepang akan merespon dengan ketegasan yang setara." tulis Hornung. "Namun demikian, satu kesalahan mungkin sudah dekat.

"Perpaduan yang rawan antara nasionalisme dan perselisihan historis di Cina serta warga Jepang yang bersikeras supaya pemimpin mereka mengambil posisi yang keras dengan Cina, berarti kesalahan pada tingkat apapun berpotensi menyebabkan keadaan lepas kendali.

"Kecenderungan mata-ganti-mata membawa Cina dan Jepang semakin dekat menuju kesalahan yang berpotensi menyebabkan konflik bersenjata," tulis Hornung. "Kedua belah pihak perlu berbicara, namun demikian pertanyaan akan kedaulatan atas sekelompok pulau yang disengketakan seharusnya tidak menjadi prioritas dalam agenda mereka. Sebaliknya, Beijing dan Tokyo membutuhkan peraturan untuk mengatur interaksi penjaga pantai, angkatan laut, kapal dan pesawat mereka yang lain untuk mencegah suatu masalah menjadi penyebab konflik.

Dalam artikel yang termuat dalam the Japan Times pada tanggal 5 Februari, Michael Richardson, seorang mitra riset senior yang sedang berkunjung di Institute of South East Asian Studies di Singapura, menulis bahwa konflik bersenjata "yang belum tentu dapat dibatasi, dapat memiliki akibat yang tidak terduga tetapi berpotensi menimbulkani bencana besar.

"Para tokoh utama dalam sengketa ini - AS., Cina , dan Jepang - merupakan tiga kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yang sama-sama berkepentingan untuk mempertahankan perdamaian guna mendorong perdagangan, pertumbuhan dan lapangan pekerjaan mereka.

"Kekuatan ekonomi lainnya di Asia Timur Laut dan Tenggara memiliki hubungan dekat dengan ketiga pemain utama tersebut. Mereka juga akan sangat menderita jika terjadi konflik militer, bahkan kalau hanya terbatas di kawasan tersebut. Kejutan terhadap keyakinan bisnis di Asia, yang merupakan pendorong pemulihan dalam ekonomi global yang masih rapuh, akan sangat merugikan"

 

Beri Peringkat Artikel ini

Peringkat Saat Ini: 3.0 / 5 (327 suara)
 

Belum ada komentar untuk artikel ini. Anda ingin menjadi yang pertama?

 
Kirim Komentar

Kebijakan Komentar APD Forum

* menunjukkan bidang yang wajib diisi




1500 karakter tersisa (1500 jumlah karakter maksimum)

Button