APDForum.com adalah versi online dari Asia-Pacific Defense Forum, yaitu sebuah jurnal militer profesional yang diterbitkan setiap kuartal oleh Komandan dari Komando Pasifik Amerika Serikat. APDForum.com menampilkan berita dan analisis mengenai Cina, India, Filipina, Vietnam, Jepang, kedua negara Korea, dan negara-negara Pasifik lainnya oleh para koresponden profesional. APDForum.com dan The Asia-Pacific Defense Forum menyediakan sebuah forum internasional bagi personel militer di wilayah-wilayah Asia dan Pasifik.

Sengketa atas wilayah Sabah muncul kembali

2013-02-28
Oleh Jean Magdaraog Cordero
Kebuntuan Sabah: Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein, tengah, meninggalkan pertemuan yang membahas kebuntuan yang  melibatkan Radjah Mudah Ajbimuddin Kiram dan 200 pengikutnya yang mengklaim Sabah sebagai wilayah leluhur mereka. [AFP]

Kebuntuan Sabah: Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein, tengah, meninggalkan pertemuan yang membahas kebuntuan yang melibatkan Radjah Mudah Ajbimuddin Kiram dan 200 pengikutnya yang mengklaim Sabah sebagai wilayah leluhur mereka. [AFP]

Seorang pewaris Sultan Sulu dan 200 pengikutnya berlayar dari Filipina ke daerah pesisir di Malaysia pada tanggal 12 Februari dan dalam proses menghidupkan kembali sengketa wilayah yang telah terabaikan antara kedua negara.

Sengketa atas wilayah Sabah di bagian utara Kalimantan hanya menarik sedikit perhatian selama bertahun-tahun. Filipina telah memilih untuk mengesampingkannya tanpa batas waktu bahkan sebelum Malaysia berperan sebagai fasilitator pihak ketiga dalam perundingan damai dengan para pemberontak di wilayah Selatan.

Tidak lama setelah lewat tengah malam tanggal 12 Februari, warga Filipina Radjah Mudah Ajbimuddin Kiram dan pengikutnya berlayar dari Simunul di Tawi-Tawi, kelompok pulau-pulau di ujung selatan Filipina, ke Lahad Datu, daerah pesisir di Sabah.

Karena jumlah mereka yang banyak, pihak berwenang Malaysia memblokir mereka agar tidak mendarat dan meminta kepada mereka untuk menyerahkan senjata. Kelompok ini menolak untuk melakukannya dan terjadilah kebuntuan.

Pekanya situasi itu dan kemungkinan implikasinya dalam percaturan di arena internasional menyebabkan aparat keamanan Malaysia tidak segera menangkap kelompok itu. Sebaliknya, Malaysia menetapkan batas waktu bagi kelompok itu untuk pergi secara damai.

Del Rosario meminta waktu untuk menyelesaikan kebuntuan

Menteri Luar Negeri Albert del Rosario menyatakan ia telah meminta pemerintah Malaysia untuk memperpanjang tenggat waktu hingga tanggal 27 Februari untuk memberi lebih banyak waktu kepada para perunding untuk membujuk kelompok tersebut.

Radjah Mudah, yang memimpin kelompok itu, mengatakan kepadaPhilippine Daily Inquirerbahwa kunjungan itu sekedar perjalanan mudik ke Sabah. Dia menambahkan bahwa tidak ada pertempuran dan bahwa ia memiliki sambungan telepon langsung dengan seorang pejabat tinggi Malaysia, yang menyapanya dengan sebutan "Yang Mulia, Yang Dipertuan Agung."

Radjah Mudah mencatat bahwa kelompoknya berangkat ke Sabah sehari sebelumPresiden Benigno Aquino III mengunjungi kamp Front Pembebasan Islam Moro di Sultan Kudarat untuk mendistribusikan kartu berobat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan beasiswa pendidikan .

Dia menyatakan ketidakpuasan atas proses perdamaian, dengan mengatakan bahwa pemerintah berkonsultasi dengan semua orang kecuali mereka. Dia menegaskan bahwa Sabah milik Kesultanan Sulu dan Malaysia hanya menyewanya seharga 5.300 ringgit Malaysia, atau PHP P 77, 000 (USD $ 1,890], per tahun.

Pemerintah menginginkan resolusi damai

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman melakukan percakapan telepon dengan del Rosario pada tanggal 15 Februari dan meyakinkan bahwa pemerintah Malaysia sedang melakukan negosiasi dengan 200 warga Filipina itu untuk mendorong mereka pergi dengan damai.

"Juga telah ditetapkan bahwa Kepala-Staf Angkatan Bersenjata kami dan Panglima Militer Malaysia bisa memberikan penjelasan bahwa aktivitas kelompok warga Filipina tersebut tidak disetujui oleh Pemerintah Filipina," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Del Rosario meminta jaminan dari pihak berwajib di Malaysia bahwa hak-hak orang-orang Filipina itu, yang merupakan penduduk tetap di Sabah dan mungkin termasuk dalam kelompok itu, dihormati

"Karena itu, dalam hal ini kami mendesak orang-orang tersebut untuk pulang dan kembali ke keluarga mereka," kata DFA.

Departemen tersebut menyatakan baik militer Filipina maupun pihak berwenang di kepolisian saling bertukar informasi dan berkonsultasi dengan mitra mereka dari Malaysia untuk mencapai penyelesaian segera atas insiden ini.

"Pada saat yang sama, peningkatan patroli dan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat telah dilakukan di perairan Tawi-Tawi dan pulau-pulau sekitarnya," katanya menambahkan.

Sementara itu, Aquino telah mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan kebuntuan Sabah.

Dia mengatakan bahwa menyelesaikan kebuntuan tersebut tidak sepenuhnya bisa ditangani oleh pemerintah, seraya menambahkan harus ada kerja sama antara semua pihak untuk mencapai penyelesaian atas krisis saat ini dan kemudian solusi jangka panjang atas sengketa tersebut.

Aquino mengakui hubungan baik antara Filipina dan Malaysia ketikaMalaysia membantu mewujudkan perjanjian damaidengan MILF.

"Mereka [Malaysia] telah sangat, sangat bersahabat kepada kami. Dan mereka telah sangat, sangat mendukung kami. Dan kami harus, sebagai bangsa yang bersaudara dalam ASEAN [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara], juga semestinya membalasnya."

Sabah tidak lagi terbengkalai

Beranjak dari pengumuman sebelumnya untuk mengesampingkan masalah Sabah, Aquino menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari masalah ini dan telah menyusun semua data yang tersedia.

Aquino menyebutkan perjanjian atau kesepakatan itu ditandatangani pada tahun 1878, yang berisi banyak amandemen dan ditulis dalam beberapa bahasa - Inggris, Perancis dan bahkan Tausug. Dia mengakui bahwa dokumen-dokumen yang ada tidak mudah dipahami dan harus dipelajari dengan teliti.

Aquino menyatakan, pemerintah akan menentukan apakah Sultan Sulu masih menguasai Sulu atau apakah ia telah menyerahkan kedaulatannya ke Amerika Serikat ketika Amerika Serikat menjajah Filipina.

"Saya bukan ahli. Saya telah menugaskan para ahli untuk mempelajari semua ini dan untuk mengetahui secara tepat kedudukan kami. Di mana kami berdiri? Dan dari mana kita berdiri serta ke mana kita bergerak maju?"kata Aquino.

Pada bulan Oktober 2012, Aquino menyatakan ia tidak menghidupkan kembali klaim atas Sabah.

"Hal ini tidak diungkit-ungkit lagi hingga saat ini kecuali jika Anda ingin mengobarkannya," kata Aquino kepada wartawan pada waktu itu.

Teritori merupakan masalah yang berduri

Masalah Sabah selalu membayang-bayangi hubungan Filipina-Malaysia.

Kesultanan Brunei awalnya memiliki Sabah sampai tahun 1658 ketika Sultannya menyerahkannya kepada Sultan Sulu sebagai pembayaran atas bantuannya dalam memadamkan pemberontakan di Kalimantan.

Pada tahun 1878, Sultan Sulu menandatangani perjanjian dengan British North Borneo Co. untuk memanfaatan Sabah dengan imbalan sebesar USD$ 5.000 per tahun. Namun demikian, kontraknya memiliki banyak versi, tergantung pada bahasa para penandatangan.

Kontrak dalam bahasa Inggris menyatakan Sultan setuju untuk "menghibahkan dan menyerahkan" Kalimantan Utara. Namun, versi Tausug menyatakan bahwa tanah tersebut disewakan ke British North Borneo Co.

Pada tahun 1962, Presiden Filipina saat itu,Diosdado Macapagal, secara resmi mengajukan klaim atas Sabah, berdasarkan klaim para ahli waris Kesultanan Sulu atas wilayah tersebut.

Situasi semakin diperumit dengan pengambilalihan kontrak British North Borneo Co tahun 1878 oleh Federasi Malaysia pada tahun 1963.

Pengganti Macapagal, Ferdinand Marcos, mengesampingkan klaim Filipina itu. Pada tahun 1968, terungkap bahwa ia melatih tim sabotase di Pulau Corregidor untuk menyusup ke Sabah. Marcos kemudian mencabut klaim itu, namun Malaysia telah menginginkan pencabutan klaim secara publik secara lebih jelas.

Selama bertahun-tahun, klaim Filipina atas Sabah belum ditangani secara resmi. Manila belum pernah mengeluarkan pernyataan apapun untuk mencabut gugatannya atas negara bagian itu.

Pada tahun 1999, Malaysia menawarkan untuk membantu pemerintah Filipina menyelesaikan masalah separatis di Mindanao, dengan bertindak sebagai negosiator dan mediator dengan MILF

 

Beri Peringkat Artikel ini

Peringkat Saat Ini: 3.3 / 5 (312 suara)
 
 
Kirim Komentar

Kebijakan Komentar APD Forum

* menunjukkan bidang yang wajib diisi




1500 karakter tersisa (1500 jumlah karakter maksimum)

Button

Komentar Pembaca

 

JOSE V. ENCISO tentang 14/03/2013 di 05:32AM

Klaim atas peninggalan bisa diselesaikan melalui pengadilan internasional atau melalui saluran-saluran diplomatik yang sesuai hukum jika para pengklaim yang sebenarnya dapat menempatkan hal ini dalam realitas masa kini. Para pengklaim telah mengatakan bahwa sekarang ini soal kehormatan yang membuat hal ini semakin berbahaya karena seringkali ini berarti mereka akan bersikeras dalam perjanjian asli yang pada situasi saat ini mungkin akan digantikan dengan perjanjian baru. Saat ini tidak ada negara adikuasa, pemimpin asosiasi bangsa-bangsa yang dihormati oleh pihak-pihak yang berselisih, yang bersedia menjadi penengah dan masalah ini akan berlanjut selama keturunan yang masih hidup masih rela memperjuangkan hak mereka.