APDForum.com adalah versi online dari Asia-Pacific Defense Forum, yaitu sebuah jurnal militer profesional yang diterbitkan setiap kuartal oleh Komandan dari Komando Pasifik Amerika Serikat. APDForum.com menampilkan berita dan analisis mengenai Cina, India, Filipina, Vietnam, Jepang, kedua negara Korea, dan negara-negara Pasifik lainnya oleh para koresponden profesional. APDForum.com dan The Asia-Pacific Defense Forum menyediakan sebuah forum internasional bagi personel militer di wilayah-wilayah Asia dan Pasifik.

Ketegangan Kepulauan Senkaku meningkat antara Jepang dan China

2013-04-29
Oleh Jerry Bonkowski
Kepulauan Senkaku: Seorang aktivis Jepang melambaikan bendera negaranya saat matahari terbit saat armada kecil mereka mendekati Kepulauan Senkaku di Laut China Timur pada bulan Agustus lalu. [AFP]

Kepulauan Senkaku: Seorang aktivis Jepang melambaikan bendera negaranya saat matahari terbit saat armada kecil mereka mendekati Kepulauan Senkaku di Laut China Timur pada bulan Agustus lalu. [AFP]

Sebuah gugus pulau kecil yang tak berpenghuni dan belum berkembang terus meningkatkan provokasi antara Jepang dan China.

Kedua negara tersebut bahkan tidak bisa sepakat untuk menamakan kepulauan yang ada di Laut China Timur itu.  Di Jepang disebut sebagai Kepulauan Senkaku, sementara di China disebut sebagai Kepulauan Diaoyutai.

China baru-baru ini menuduh Jepang meningkatkan ketegangan di kawasan dengan menggandakan jumlah lintasan pesawat tempurnya hampir dua kali lipat – 306 kali dari Maret 2012 hingga Maret 2013, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 156 kali – untuk memantau dan mengamati patroli udara China di dekat wilayah yang dipersengketakan.

Meski China mengatakan pesawatnya memang terbang dekat dengan kepulauan itu, mereka mengklaim pesawat itu menyasar masuk ke wilayah udara Jepang hanya sekali – dan menegaskan bahwa itu terjadi secara tidak disengaja.

“Kita semua tahu Jepang terus memprovokasi dan meningkatkan ketegangan atas Kepulauan Diaoyutai,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying kepada wartawan saat konferensi pers pekan lalu di Beijing.  “Yang seharusnya dilakukan Jepang adalah tidak mengirimkan lebih banyak pesawat, tapi menunjukkan ketulusan dan tindakan dan melakukan perbincangan dengan China.”

Satu-satunya cara mengatasi konflik yang sedang berjalan, menurut Chunying, adalah bahwa kedua negara melakukan dialog dan negosiasi, serta keinginan China agar Jepang setidaknya mengakui bahwa kepemilikan pulau-pulau itu sedang diperselisihkan.

Jepang hingga kini menolak melakukan kedua hal tersebut.

Lebih menambah kepelikan situasi adalah serbuan delapan kapal dari Administrasi Kelautan Negara China pada tanggal 22 April ke zona 12 mil laut wilayah perairan Jepang dekat kepulauan itu.  Insiden itu merupakan keberadaan kapal China terbanyak di wilayah itu pada satu waktu dan satu hari sejak Tokyo menasionalisasikan daerah itu bulan September lalu.

Meski kapal-kapal tersebut melintasi perairan secara tenang, mereka diamati oleh beberapa kapal Penjaga Pantai Jepang yang ada di dekat situ dan juga pesawat tempur di atasnya.

“Sangat disayangkan dan tidak bisa diterima bahwa kapal-kapal pemerintah China berulang kali memasuki perairan wilayah Jepang,” kata Menteri Kepala Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, kepada wartawan pada konferensi pers terkait insiden itu. “Kami sudah melakukan protes keras terhadap China, baik di Beijing maupun Tokyo.”

Pejabat China beralasan bahwa mereka mengirimkan kapalnya ke wilayah itu karena adanya armada kecil 10 kapal nelayan berisikan 80 anggota kelompok nasionalis Jepang, Ganbare Nippon, di perairan yang sama.

Chunying menyebut serbuan para nasionalis itu ilegal dan membuat onar, meski para nasionalis mengatakan mereka cuma mensurvei perairan penangkapan ikan di daerah itu, menurut laporan Japan Daily Press.

Itu merupakan ketiga kalinya dalam setahun terakhir bahwa para nasionalis datang ke kawasan untuk melakukan penelitian.

Mengapa kepulauan itu didambakan?

China, Jepang, dan Taiwan mengklaim Senkaku, kepulauan yang terdiri atas lima pulau kecil dan tak berpenghuni dan tiga daratan kecil lainnya yang disebut bebatuan.

Dari sisi komersial, kepulauan itu memiliki nilai kecil.  Namun, kepulauan itu berada di jalur pelayaran yang aktif dan penting, dikelilingi oleh daerah penangkapan ikan yang subur dan dipercaya berada di atas endapan minyak dan mineral lain yang menguntungkan, yang hingga kini belum pernah ditambang atau dibor.

Meski China mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sejak abad ke-14, Jepang mempertahankan kendali atasnya dari 1895 hingga akhir Perang Dunia II.  Pada saat itu, Amerika Serikat mengambil alih kendali atas tanah sengketa itu sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian PD II.

AS menyerahkan kendali kembali ke Jepang pada tahun 1972, tapi China belum pernah menyetujui secara resmi transaksi tersebut dan sejak itu mengklaim tanah itu, yang secara keseluruhan seluas sekitar 688 hektar.

Secara geografis, kepulauan itu terletak di antara Okinawa di Jepang dan Taiwan.  Meski Taiwan adalah yang terdekat dan juga mengklaim kepulauan itu, negara ini selama ini tak ikut campur dalam perang tekad antara China dengan Jepang.

Meski ketegangan meningkat, belum ada pihak yang mengambil tindakan militer.  September lalu, warga China berunjuk rasa di beberapa kota di China setelah Jepang membeli tiga dari Kepulauan Senkaku yang sebelumnya dimiliki swasta.

“Karena pendudukan brutal Jepang di China akhir 1930-an, perasaan mengenai status Kepulauan Diaoyutai/Senkaku tertanam lebih dalam pada jiwa warga China daripada sengketa wilayah lainnya dalam sejarah modern China, kecuali Taiwan,” kata Kelompok Krisis Internasional [International Crisis Group atau ICG] dalam sebuah laporan bulan ini.

Baik Jepang maupun China memiliki pemimpin baru – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe naik jabatan di bulan Desember dan Presiden China Xi Jinping naik jabatan di bulan Maret.

“Meski kedua pemerintahan menyatakan ingin menghindari perang, potensi eskalasinya telah meningkat dan ada pesimisme yang mendalam di kedua belah pihak atas kemungkinan penyelesaian secara damai,” laporan ICG menjelaskan.  “Tokyo dan Beijing sangat perlu membangun mekanisme komunikasi dan memperkuat pelunakan krisis dalam rangka menghindari konflik yang lebih besar.”

Sementara Jinping dikenal atas sentuhan kepemerintahannya yang moderat, Abe mengancam untuk mengeluarkan paksa kapal-kapal China dari perairan Jepang ketika terjadi insiden baru-baru ini, menurut laporan Japan Daily Press.

Abe terus mengambil posisi keras di rapat komite Anggaran Majelis Tinggi pada tanggal 23 April.

“Tidak ada ruang untuk negosiasi karena [kepulauan itu] adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Jepang,” kata Abe kepada anggota komite.  “Yang bisa diharapkan adalah kita akan mengusir paksa orang jika mereka mencoba mendarat di kepulauan itu.”

Abe lalu mengumumkan bahwa setelah hampir 17 tahun tarik ulur negosiasi, Jepang mencapai kesepakatan dengan Taiwan di tanggal 10 April terkait penggunaan perairan untuk penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Senkaku.

“Kami mempertimbangkan posisi Taipei bahwa [mereka] tidak akan bermitra dengan Beijing atas Kepulauan Senkaku,” kata Abe.

Armada kapal kecil memaksa pembatalan pertemuan

Korea Selatan ditarik ke dalam keributan China-Jepang, bergabung dengan China dalam mengkritik pejabat Jepang atas kunjungan mereka baru-baru ini ke Kuil Yasukuni di Tokyo.

Sehari sebelum kapal China berlayar di dekat Senkaku untuk mengamati armada 10 kapal nasionalis Jepang, menurut Kementerian Luar Negeri China, Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso dan dua anggota Kabinet lainnya mengunjungi Yasukuni untuk pembukaan festival musim semi tahunan.

Hari berikutnya, hampir 170 anggota Parlemen Jepang juga mengunjungi kuil itu, kelompok multipartisan terbesar untuk memberikan penghormatan di sana sejak setidaknya tahun 1987, menurut laporan The Asahi Shimbun, salah satu dari lima surat kabar nasional Jepang.

Kuil itu didirikan demi menghormati prajurit Jepang dan 14 penjahat perang terhukum yang tewas dalam konflik dengan China dan Korea Selatan pada tahun 1930-an dan 1940-an yang terjadi sebelum dan kemudian termasuk dalam perang Pasifik Selatan dari PD II.

Bagi China atau Korea Selatan, kunjungan ke kuil itu memunculkan kenangan pahit yang terjadi 70 hingga 80 tahun yang lalu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cho Tai-Young mengkritik kunjungan anggota dewan Jepang ke kuil itu, beralasan bahwa hal itu membuka luka lama dari pendudukan dan konflik sebelumnya dengan negara kepulauan tersebut.

“Beberapa orang bisa punya pandangan berbeda soal sejarah, tapi saya ingin menekankan bahwa apa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah,” kata Tai-Young.

“Guna menciptakan suasana yang tepat bagi Korea Selatan, China, dan Jepang untuk terlibat dalam perbincangan, Tokyo sebaiknya jangan menguji terus kesabaran bangsa-bangsa tetangganya,” tulis surat kabar terbesar Korea Selatan, Dong-A Ilbo, dalam sebuah tajuk rencana.

Menteri Luar Negeri Korsel Yun Byung-Se membatalkan jadwal kunjungan pertemuan dengan pejabat Jepang, menurut laporan Japan Daily Press.

Seoul setelah itu membatalkan KTT tahunannya dengan Jepang dan China pada akhir Mei, sebagian dikarenakan tindakan Jepang dan sebagian lagi karena keengganan China untuk hadir yang disebabkan oleh persengketaan wilayah yang terus-menerus atas Senkaku.

“Jalur dialog dari Jepang selalu terbuka,” tanggap Abe, menurut laporan The Asahi Shimbun.

 

Beri Peringkat Artikel ini

Peringkat Saat Ini: 3.0 / 5 (394 suara)
 

Belum ada komentar untuk artikel ini. Anda ingin menjadi yang pertama?

 
Kirim Komentar

Kebijakan Komentar APD Forum

* menunjukkan bidang yang wajib diisi




1500 karakter tersisa (1500 jumlah karakter maksimum)

Button