APDForum.com adalah versi online dari Asia-Pacific Defense Forum, yaitu sebuah jurnal militer profesional yang diterbitkan setiap kuartal oleh Komandan dari Komando Pasifik Amerika Serikat. APDForum.com menampilkan berita dan analisis mengenai Cina, India, Filipina, Vietnam, Jepang, kedua negara Korea, dan negara-negara Pasifik lainnya oleh para koresponden profesional. APDForum.com dan The Asia-Pacific Defense Forum menyediakan sebuah forum internasional bagi personel militer di wilayah-wilayah Asia dan Pasifik.

Panel sengketa Laut China Selatan sudah siap

2013-04-30
Oleh Jean Magdaraog Cordero
Sengketa Laut China Selatan: sebuah kapal nelayan Filipina berlayar di Laut China Selatan, fokus sengketa wilayah antara Filipina dan China. [AFP]

Sengketa Laut China Selatan: sebuah kapal nelayan Filipina berlayar di Laut China Selatan, fokus sengketa wilayah antara Filipina dan China. [AFP]

Pengadilan arbitrase yang dijadwalkan untuk membahas sengketa wilayah antara Filipina dan China di Laut China Selatan telah dibentuk, menurut Departemen Luar Negeri Filipina.

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut [ITLOS] telah menunjuk tiga anggota yang tersisa dari lima anggota panel. Mereka adalah Jean-Pierre Cot dari Perancis, Chris Pinto dari Sri Lanka dan Alfred Soons dari Belanda.

Filipina sebelumnya menominasikan Rüdiger Wolfrum dari Jerman untuk pengadilan ini sementara Pemimpin ITLOS, Shunji Yanai, menunjuk Stanislaw Pawlak dari Polandia untuk mewakili China.

Yanai memberitahu Francis Jardeleza, pemimpin Tim Hukum Filipina, akan nama-nama anggota panel pada tanggal 24 April. Pinto akan menjadi pemimpin pengadilan.

Wolfrum menjabat sebagai pemimpin ITLOS dari tahun 2005-2008 dan merupakan anggota dari badan khusus yang menangani kasus mengenai pelestarian dan eksploitasi berkelanjutan atas persediaan ikan cucut di Samudera Pasifik bagian tenggara dari tahun 2000-2009.

Pawlak telah menjadi anggota ITLOS sejak tahun 2005. Dia telah menerbitkan sejumlah buku dan artikel dalam majalah ilmiah tentang hukum internasional dan hubungan internasional.

Cot menjabat sebagai pemimpin Badan Sengketa Lingkungan Laut dari tahun 2008-2011. Ia telah menjadi anggota ITLOS sejak tahun 2002.

Pinto telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengadilan Klaim Iran-Amerika Serikat, yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa klaim yang timbul dari krisis penyanderaan 1979-1981.

Soons adalah direktur dari The Netherlands Institute for the Law of the Sea (Institut Negeri Belanda untuk Hukum Kelautan).

Manila yakin pengadilan memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut

Pemerintah Filipina yakin pengadilan akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk mempersidangkan masalah maritim antara Filipina dan China ketika panel bersidang pada bulan Juli, menurut Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario.

Dia mengatakan, pengadilan diharapkan untuk terlebih dahulu bersidang untuk mengatur dan menetapkan aturan dan peraturan. Para anggota majelis pengadilan harus mendiskusikan di antara mereka sendiri untuk menentukan apakah mereka memiliki yurisdiksi untuk mempersidangkan sengketa maritim tersebut.

Dalam Pemberitahuan dan Pernyataan Klaim yang diajukan pada bulan Januari, Filipina menegaskan bahwa klaim 9 garis putus-putus China yang mencakup hampir seluruh Laut China Selatan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS] dan dengan demikian melanggar hukum.

Klaim tersebut menyatakan bahwa dalam wilayah maritim yang dicakup oleh 9 garis putus-putus, China juga telah mengklaim, menduduki dan membangun bangunan pada gugusan tertentu yang terendam, terumbu karang dan pulau yang hanya tampak pada saat air surut, yang tidak memenuhi syarat sebagai pulau menurut UNCLOS, tetapi merupakan bagian landas kontinen Filipina atau dasar laut internasional.

Klaim tersebut menambahkan bahwa China juga menduduki karang tertentu yang kecil, yang tidak bisa dihuni dan hampir berada di atas air pada saat pasang, dan yang dianggap sebagai "bebatuan" di bawah UNCLOS.

Filipina menambahkan bahwa China telah mengganggu pelaksanaan hak secara hukum yang dilakukan oleh Filipina dalam zona maritimnya yang sah, serta fitur-fitur dan perairan di sekitarnya yang disebut di atas.

Manila menginginkan agar majelis arbitrase menyatakan bahwa hak-hak China dalam bidang-bidang maritim di Laut China Selatan, seperti hak-hak dari Filipina, adalah apa yang ditetapkan oleh UNCLOS.

Filipina juga ingin pengadilan untuk menyatakan bahwa klaim maritim China di Laut China Selatan berdasarkan 9 garis putus-putus bertentangan dengan UNCLOS dan karena itu, tidak sah.

Filipina lebih lanjut meminta ITLOS untuk mensyaratkan bahwa China membuat peraturan domestiknya menjadi sesuai dengan kewajibannya berdasarkan UNCLOS dan bahwa China berhenti dari aktivitas yang melanggar hak-hak Filipina dalam domain maritim di wilayah yang disengketakan.

Departemen Luar Negeri China menolak proses arbitrase

Dalam reaksinya, China menolak proses arbitrase, mengatakan bahwa posisi China tidak akan berubah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam pernyataan 26 April mengatakan bahwa Filipina melanggar piagam PBB dengan secara ilegal menduduki beberapa pulau dan terumbu dari Kepulauan Nansha di China [disebut Kepulauan Spratly oleh Filipina], termasuk Mahuan Dao, Feixin Dao, Zhongye Dao, Nanyao Dao, Beizi Dao, Xiyue Dao, Shuanghuang Shazhou dan Siling Jiao.

"Secara tegas dan konsisten menentang pendudukan ilegal oleh Filipina, China dengan ini sungguh-sungguh mengulangi tuntutannya supaya Filipina menarik semua warga dan fasilitas dari pulau-pulau dan karang-karang China," kata Hua.

Dia mengulangi bahwa China akan melanjutkan negosiasi bilateral dan konsultasi dengan Filipina untuk menyelesaikan sengketa yang relevan tersebut.

Karena China telah menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase, Filipina harus menjadi pihak yang membujuk pengadilan bahwa kasus tersebut sebenarnya termasuk dalam pengecualian baik yang wajib atau opsional dari UNCLOS.

Kemudian China dapat menunjuk arbiter dan berpartisipasi hanya untuk penentuan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan oleh panel arbitrase dalam tahap awal.

Tetapi jika China tidak berpartisipasi sama sekali, Filipina kemudian menjadi pihak yang harus membujuk panel bahwa mereka cukup diberdayakan untuk melanjutkan kasus ini dan memutuskan dasar kelayakan mereka.

Jika panel memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi, China kemudian dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau menarik diri dari proses. Bila proses berlanjut, China harus membela apa yang disebut 9 garis putus-putus sebagai pengecualian tunggal dari sistem zona maritim yang diberlakukan oleh UNCLOS.

Jika Manila berhasil dengan kasus ini, Filipina akan memiliki kekuatan dalam penyelesaian isu seputar 9 garis putus-putus yang menjadi dasar China.

Filipina mencari kemenangan moral secara hukum

Jardeleza, pengacara kepala pemerintah Filipina dalam kasus ini, berunding dengan para terpelajar Amerika dalam menjelaskan ketergantungan Manila pada aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa maritim di kawasan itu, kata DFA.

Jardeleza menjadi pembicara di Harvard University, New York University dan Dewan Hubungan Luar Negeri di New York pada tanggal 23 dan 24 April.

Jardeleza menekankan bahwa posisi utama Filipina untuk menggunakan arbitrase adalah "suatu bentuk penyelesaian sengketa secara damai."

Dia menjelaskan bahwa hasilnya hanya akan menguntungkan Filipina dan China, serta kawasan dan dunia, dengan berkontribusi terhadap kemampuan memperkirakan hubungan antarnegara melalui standar umum yang ditetapkan oleh UNCLOS, dimana kedua negara itu menjadi anggota.

Di antara pertanyaan yang diajukan selama forum terbuka adalah apa pilihan lebih lanjut yang akan dimiliki Filipina, apakah negara ini akan memenangkan keputusan yang, sekali lagi, hanya akan diabaikan oleh China.

Jardeleza menjawab Filipina mencari kemenangan secara hukum, dan bukan hanya secara moral. "Ini akan menjadi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan untuk membujuk China untuk menghormati keputusan tersebut, karena penolakan hanya akan melukai sistem hukum internasional yang menjadi tumpuan negara-negara kuat maupun lemah."

Mengenai peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN], Jardeleza berkata bahwa Filipina tidak pernah melangkahi kelompok itu, dan menjelaskan bahwa, "para mitra ASEAN kami selalu tahu dan menyadari bahwa mengambil langkah hukum, di samping diplomatik, adalah pilihan tertinggi."

"Hal ini dilaksanakan tahun lalu saat Filipina mengalami kesulitan dalam mendapat konsensus dari ASEAN mengenai hal ini."

 

Beri Peringkat Artikel ini

Peringkat Saat Ini: 3.1 / 5 (115 suara)
 

Belum ada komentar untuk artikel ini. Anda ingin menjadi yang pertama?

 
Kirim Komentar

Kebijakan Komentar APD Forum

* menunjukkan bidang yang wajib diisi




1500 karakter tersisa (1500 jumlah karakter maksimum)

Button