APDForum.com adalah versi online dari Asia-Pacific Defense Forum, yaitu sebuah jurnal militer profesional yang diterbitkan setiap kuartal oleh Komandan dari Komando Pasifik Amerika Serikat. APDForum.com menampilkan berita dan analisis mengenai Cina, India, Filipina, Vietnam, Jepang, kedua negara Korea, dan negara-negara Pasifik lainnya oleh para koresponden profesional. APDForum.com dan The Asia-Pacific Defense Forum menyediakan sebuah forum internasional bagi personel militer di wilayah-wilayah Asia dan Pasifik.

Filipina dan Taiwan bahas kerja sama perikanan

2013-06-28
Oleh Jean Magdaraog Cordero
Patroli perikanan Taiwan: Pelaut Taiwan berjaga di belakang senapan mesin ketika berpatroli di Selat Taiwan selama latihan yang bertujuan untuk melindungi para nelayan Taiwan di perairan sengketa. [AFP]

Patroli perikanan Taiwan: Pelaut Taiwan berjaga di belakang senapan mesin ketika berpatroli di Selat Taiwan selama latihan yang bertujuan untuk melindungi para nelayan Taiwan di perairan sengketa. [AFP]

Filipina dan Taiwan membahas kemungkinan perjanjian perikanan, sebuah langkah yang dipandang bisa meredakan ketegangan akibat penembakan fatal seorang nelayan Taiwan di Terusan Balintang dekat bagian utara Filipina.

Rapat persiapan pertama, yang diadakan tanggal 14 Juni di Manila, menghasilkan kedua belah pihak berkomitmen untuk menghindari penggunaan kekerasan untuk mencegah insiden serupa.  Taiwan menuntut, antara lain, perjanjian perikanan dengan Filipina guna memastikan nelayan Taiwan bisa beroperasi dengan aman.

“Kedua belah pihak sepakat bahwa harus dibuat mekanisme kerja sama penegakan hukum yang mengatur perairan antara Taiwan dan Filipina, yang mencakup pertukaran prosedur penegakan hukum dari masing-masing pihak.  Ke depannya, kapal-kapal penegak hukum dari masing-masing pihak tidak boleh menggunakan kekuatan bersenjata atau kekerasan terhadap kapal nelayan dari pihak lain,” kata Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Para pihak juga “sepakat untuk membuat sarana untuk saling memberi tahu tanpa penundaan bilamana ada pengejaran, penaikan kapal, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, atau proses hukum terhadap kapal dan awaknya dari salah satu pihak sesuai dengan penegakan hukum perikanan dan peraturan terkait dari masing-masing pihak, yang konsisten dengan praktik internasional, supaya pihak dengan kapal yang terdampak dapat lebih siap memberikan bantuan.”

Mereka juga sepakat tentang pembentukan mekanisme untuk pembebasan kapal nelayan dan awaknya yang ditahan dengan cepat, konsisten dengan praktik internasional.

Pejabat Filipina dan Taiwan akan bertemu lagi bulan Juli

Para pejabat mengatakan akan bertemu lagi pada bulan Juli untuk membahas pengaturan sementara terkait kerja sama perikanan, termasuk skema pengelolaan dan pelestarian untuk operasi perikanan.  Mereka juga sepakat untuk merujuk pada isi substantif perjanjian perikanan Taiwan-Jepang guna membantu penyelesaian masalah mereka.

Tsay Tzu-yaw, Wakil Direktur Jenderal Badan Perikanan, Dewan Pertanian, memimpin para perunding Taiwan dengan para anggota dari Administrasi Penjaga Pantai dan Kementerian Luar Negeri.

Asis Perez, Direktur Biro Perikanan & Sumber Daya Perairan, memimpin delegasi Filipina yang mencakup personil dari Departemen Luar Negeri dan Penjaga Pantai Filipina di bawah Departemen Transportasi & Komunikasi.

Samson T.L. Chang, penjabat ketua misi untuk Dinas Ekonomi & Budaya Taipei [DEBT] di Manila, dan Antonio Basilio, perwakilan tetap Dinas Ekonomi & Budaya Manila [DEBM] di Taipei, juga menghadiri rapat.

Ketegangan dipicu pada bulan Juni ketika Penjaga Pantai Filipina [PPF] mencoba menangkap salah satu dari empat kapal nelayan Taiwan yang diduga melakukan penangkapan ikan secara gelap di Terusan Balintang di bagian utara kepulauan Filipina tanggal 9 Mei.

PPF mencoba menaiki kapal Kuang Ta Hsing No. 28, tapi kapal itu menabrakkan diri ke kapal PPF.  Salah satu awak PPF mengeluarkan tembakan peringatan, tapi kapal nelayan Taiwan itu terus menabraknya, memaksa personel PPF untuk menembaki bagian mesin kapal Taiwan itu.

Insiden tembak itu menewaskan nelayan berusia 65 tahun, Hung Shih Cheng.

Insiden itu memicu kemarahan publik dan Pemerintah Taiwan menuntut hukuman untuk para penembak, ganti rugi untuk keluarga Hung, dan permintaan maaf resmi dari Pemerintah Filipina.  Taiwan juga menghentikan perekrutan pekerja Filipina dan mengeluarkan peringatan untuk warganya agar tak melakukan perjalanan ke Filipina.

Tak ada permintaan maaf dari Filipina

Wakil juru bicara Istana Abigail Valte menyatakan rasa sedih yang tulus atas insiden malang itu dan menyatakan bahwa Antonio Basilio, perwakilan tetap DEBM di Taiwan, telah mengunjungi keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf atas nama Pemerintah Filipina.

Presiden Benigno Aquino III memerintahkan Biro Investigasi Nasional [National Bureau of Investigation atau NBI] untuk melakukan penyelidikan.  Pada tanggal 14 Juni, Istana Presiden menegaskan bahwa NBI telah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Aquino.

Menteri Keadilan Leila de Lima juga menegaskan bahwa NBI merekomendasikan dakwaan terhadap personil yang terlibat dalam insiden tersebut.

Namun pejabat pemerintah enggan mengatakan dakwaannya apa, menunggu izin dari Aquino.  PPF menolak mengomentari laporan itu dan pejabatnya mengatakan belum menerima informasi tentang hal itu.

Masalah hukum perjanjian dipertanyakan

Clarita Carlos, profesor ilmu politik di University of the Philippines dan mantan presiden National Defense College, mengatakan bahwa perjanjian yang menjadi mimbar hukum atas dasar hubungan dengan pihak yang lain adalah sesuatu yang selalu lebih disukai.

Namun dia mempertanyakan legalitas Taiwan mengadakan perjanjian tersebut karena Filipina hanya mengakui satu China.

“Apakah kalian berurusan dengan Taiwan sebagai sebuah provinsi China?  Dapatkah Filipina sebagai negara berdaulat berurusan dengan provinsi sebuah negara?” tanyanya.

Carlos mengatakan ada masalah hukum yang harus diselesaikan sebelum perjanjian perikanan bisa dibahas.

“Bila berasumsi bahwa kita mengeluarkan modus operandi dalam hal pelaksanaan perjanjian, bisakah ini direplikasi antara Filipina dengan China?  Akankah China bersedia menyetujui ketentuan yang sama?” tanya Carlos.

Sejak tahun 1975, Filipina mengakui Pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu-satunya Pemerintah China yang sah dan secara penuh memahami dan menghormati posisi Beijing bahwa hanya ada satu China dan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah China.

Profesor: Pakta perikanan bisa rugikan Filipina

Profesor hukum University of the Philippines Jay Batongbacal mengatakan Taiwan sama sekali tidak memiliki hak moral atau hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap Filipina, atau menuntut Filipina menyerahkan sumber daya perikanannya melalui perjanjian perikanan, atau mengizinkan atau menganjurkan balasan pribadi terhadap warga Filipina di Taiwan.

Batongbacal mengatakan insiden tembak itu, meski disayangkan, “tidak semestinya digunakan secara sembarangan sebagai palu politik untuk memukul martabat Filipina dan menuntut penyerahan kepentingan sah Filipina,” dalam sebuah opini yang diterbitkan di Rappler.com pada tanggal 29 Mei.

Batongbacal ikut berperan dalam tim teknis yang menyiapkan dan melindungi klaim Filipina atas Dataran Benham.

“Penandasan bahwa kapal Taiwan berada di perairan mereka saat itu dilakukan dengan itikad buruk, yang ditunjukkan oleh koordinat geografis yang tak terbantahkan dan jejak jalur kapal yang diumumkan oleh Administrasi Penjaga Pantai Taiwan,” katanya.

Dia mengatakan jejak jalur kapal menunjukkan bahwa kapal itu sengaja berlayar melewati bahkan “batas sementara” Taiwan sendiri, yang dibuat secara sepihak oleh kapal itu tanpa persetujuan Filipina.  “Dengan kata lain, kapal itu menangkap ikan di luar wilayah maritim yang diklaim oleh Taiwan sendiri,” katanya.

“Kedua, kapal itu menangkap ikan di sekitar 43 mil laut [79,6 km] di timur Pulau Balintang, jauh di luar wilayah Taiwan dan, tak bisa disangkal, lebih dekat ke wilayah Filipina,” tambahnya.

‘Tak ada hak’ untuk jatuhkan sanksi terhadap Filipina

Batongbacal mengatakan kapal itu sengaja berlayar ke dan sengaja memancing di luar garis median yang diciptakan dari Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE] yang tumpang tindih antara Filipina dan Taiwan.

“Dalam hukum internasional, meski semua negara berpantai berhak mengklaim ZEE hingga 200 mil laut [370,4 km] maksimum, dalam kasus zona yang tumpang tindih, para pihak yang bersangkutan hanya boleh mengklaim hingga garis median, yaitu jarak yang sama di semua titik dari garis pangkal masing-masing pihak.  Pengecualian terjadi jika mereka sepakat atas batas yang berbeda berdasarkan perjanjian,” katanya.

Kapal Taiwan itu, kata Batongbacal, sengaja memancing di sekitar 130 mil laut [240,8 km] di dalam ZEE Filipina.  “Hanya dengan alasan ini, Penjaga Pantai Filipina dibenarkan dalam upayanya mencegah, menaiki, memeriksa, dan jika perlu, menangkap kapal Taiwan tersebut,” katanya.

Batongbacal menyatakan bahwa tempat insiden tembak itu terjadi sudah lama menjadi masalah bagi penegakan hukum maritim yang tak hanya disebabkan oleh kegiatan penangkapan gelap ikan, tapi juga penyelundupan, perdagangan narkoba, pembalakan liar, dan imigran gelap.

Meski demikian, katanya, “Jika penyelidikan atas hal itu menghasilkan temuan bahwa memang ada penggunaan kekuatan ‘yang berlebihan,’ maka biarkanlah itu terjadi dan para petugas yang terlibat harus dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan UU kami.  Ini tanggapan yang tepat, berprinsip, dan bemartabat.”

Perjanjian mengizinkan nelayan Taiwan akses tak terbatas

Sementara itu, sebuah aliansi mengatakan bahwa perjanjian dengan Taiwan akan sangat merugikan para nelayan Filipina.

Pamalakaya [Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil di Filipina] mengatakan membuat pakta perikanan dengan Taiwan seperti menyajikan kekayaan laut negeri mereka di piring mewah di atas pengorbanan hak berdaulat dan wilayah dari hampir 100 juta warga Filipina.

“Taiwan menginginkan akses menangkap ikan yang tak terbatas di Filipina, itu alasan sesungguhnya dan Pemerintah Manila tampaknya sudah hampir siap untuk menyerah pada permintaan mereka,” kata Wakil Ketua Pamalakaya Salvador France.

Pakta perikanan, kata France, akan memperluas cakupan Persetujuan Jalur Laut Filipina-Taiwan saat ini yang ditandatangani pada masa pemerintahan mantan Presiden Ferdinand Marcos dan didukung dengan perintah eksekutif yang ditandatangani pada tahun 1991 oleh ibu presiden saat ini, mendiang Presiden Corazon Aquino.

Perintah Eksekutif 473 atau Pembentukan Jalur Laut untuk Penggunaan Kapal Nelayan mengizinkan kapal nelayan Taiwan menangkap ikan secara liar dengan kedok hak jalan laut, kata France.

Akankah perjanjian perikanan melindungi kehidupan dan mata pencarian para nelayan dari negara-negara tetangga?  Sampaikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ini.

 

Beri Peringkat Artikel ini

Peringkat Saat Ini: 3.7 / 5 (342 suara)
 

Belum ada komentar untuk artikel ini. Anda ingin menjadi yang pertama?

 
Kirim Komentar

Kebijakan Komentar APD Forum

* menunjukkan bidang yang wajib diisi




1500 karakter tersisa (1500 jumlah karakter maksimum)

Button